Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

0 0

Selamat datang Kredigi di Situs Kami!

Read Time:5 Minute, 51 Second

Kredigi, Jakarta – Kandidat presiden atau calon nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, bantuan sosial atau bansos sebaiknya tidak dilakukan secara rutin. Artinya, bantuan diberikan setiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Hal itu diungkapkan calon dari Ishkan Perubahan itu saat menjawab pertanyaan calon presiden nomor 3 dalam pertanyaan Ganjar Pranowo pada debat capres lalu. Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

“Karena harus diberikan sesuai kebutuhan penerimanya. Jika penerima membutuhkannya sekarang. Jika kamu membutuhkan tiga bulan lagi, maka (berikan) tiga bulan lagi kepadanya. Bansos kami gunakan seperlunya, kata Aies, di Balairung Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu malam, 4 Maret 2024.

Saat debat calon presiden, Ganjar Pranowo bertanya kepada Anies soal pengelolaan kesejahteraan sosial karena tidak ada hak pribadi, justru tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa iri. Bansos belakangan menjadi perhatian masyarakat karena pemerintah diduga melakukan politik untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Biarlah ini menjadi harapan yang bisa diterima masyarakat,” kata Ganjar bertanya kepada Anies.

Dugaan politik bantuan sosial

Pemberian bansos sesuai kebutuhan tersebut, menurut Anies, merupakan pemberian bansos yang sewenang-wenang. Ungkapan tersebut bisa jadi merujuk pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang baru-baru ini menyalurkan bantuan sosial saat kampanye. Pemberian kesejahteraan sosial diduga merupakan bentuk politisasi sistem pemerintahan.

Selanjutnya, dua menteri Jokowi yang juga pimpinan kelompok pendukung Prabowo-Gibran melontarkan pernyataan kesejahteraan sosial dari Jokowi. Keduanya adalah Menteri Keuangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Presiden Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar (Gokar).

Zulhas saat menghadiri kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah, Selasa, 26 Desember 2023 mengatakan, bantuan sosial dan Bantuan Keuangan Langsung (BLT) merupakan pemberian Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, Zulhas juga mengusung PAN sebagai partai pendukung Jokowi dan pendukung Gibran. Gambar siaran televisi nasional pun beredar di media sosial.

“Siapa yang memberi bansos dan BLT? Yang Suka Jokowi Angkat Tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN adalah Pak Jokowi. Itu sebabnya kami mendukung Gibran. Bukankah begitu?” kata Zulhas. Libur Panjang Usai, 36.302 Penumpang Kereta Mulai Tiba di Ibu Kota dan Sekitarnya

Sementara itu, Airlangga mengajak warga Nusa Tenggara Barat (NTB) mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang telah mengunjungi Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, Minggu, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut sekaligus mencakup pendistribusian bantuan sosial di wilayah tersebut. berupa beras 10 kilo untuk warga NTB.

Airlangga awalnya bertanya kepada semua pihak apakah setuju untuk melanjutkan program BLT. Masyarakat pun menanggapinya dengan setuju. Airlangga kemudian meminta ucapan terima kasih kepada Jokowi. Pemerintah kota kemudian mengikuti instruksi Perdana Menteri Perekonomian. Mereka bersatu mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas bantuan sosial yang mereka terima.

“Terima kasih Bu, Pak Presiden? Terima kasih? Jadi tolong ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Tolong dicatat. Boleh?” kata Airlangga.

Jokowi selalu dirugikan oleh kesejahteraan sosial pada masa kampanye pemilu 2024. Ada dua program kesejahteraan sosial yang dijalankan Jokowi, yakni subsidi cadangan beras pemerintah (CBP) dan BLT pengurangan risiko pangan. Fungsi ini biasanya dilakukan Presiden ketika melakukan kunjungan resmi ke daerah. Antara lain saat berkunjung ke Kantor Pos Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 27 Desember 2023. Saat itu, ia juga membagikan BLT El Nino.

Beberapa pekan lalu, tepatnya pada 13 Desember 2023, Jokowi juga membagikan BLT kepada sejumlah petani masing-masing senilai Rp 1,2 juta dan satu paket sembako di Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah. Pada tanggal 4 Desember 2023 juga, saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau beberapa proyek, Jokowi membagikan beras Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Labuan Bajo.

Banjir bansos saat kampanye

Dua jenis bansos yang diberikan pemerintah tepat pada saat kampanye, yakni BLT El Nino pada bulan November dan Desember. Bantuan langsung berupa uang ini diberikan sebesar Rp400.000,- untuk setiap keluarga penerima manfaat. Kementerian Keuangan atau Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,52 triliun untuk program BLT El Nino.

Terbaru, pemerintah juga memberikan bantuan sosial baru berupa BLT Pengurangan Risiko Pangan. BLT ini menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya disalurkan pada akhir tahun lalu. Namun anggaran yang digunakan sangat besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dana yang akan disalurkan pemerintah mencapai Rp 11,25 triliun. Pembagian masing-masing Rp 200 ribu kepada keluarga penerima manfaat.

“Setelah 3 bulan Rp 11,25 triliun,” kata Sri Mulyani usai konferensi pers hasil Pertemuan Tingkat Tinggi Kelompok Pengendalian Inflasi Pusat, Senin 29 Januari 2024 di Sukabumi.

Bantuan BLT Masyarakat Pengurangan Risiko Pangan dituding sengaja bertindak menjelang Pilpres

Juru Bicara Partai Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Angga Putra Fidrian menanggapi bansos atau BLT Pengurangan Resiko Pangan Rp 200 ribu per bulan pada Januari hingga Maret 2024 yang akan disalurkan pemerintah. Kata dia, bansos sengaja dilaksanakan pada bulan Februari. Angga juga mengingatkan, tidak membantu rakyat adalah agenda politik.

“Bantuan sosial merupakan hak daerah yang diberikan kepada negara melalui APBN. “Kita harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bukan agenda politik,” ujarnya saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu, 30 Januari 2024.

Angga menjelaskan, bansos yang keluar menjelang pemilu patut dicurigai memiliki kepentingan politik. Selain itu, kata Angga, tak lama kemudian Jokowi mengatakan presiden bisa menerima partai tersebut. Angga pun meminta Presiden memperjelas sikapnya. Oleh karena itu, sistem kesejahteraan sosial dinilai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau memiliki keunggulan dalam mendukung calon pasangannya.

Ia menilai usulan penyaluran bansos pada Februari ini merupakan bentuk kepanikan Jokowi terhadap calon yang didukungnya. Pembagian bansos yang dilakukan Jokowi dituding sebagai cara untuk mendongkrak perolehan suara. Kata dia, jika Jokowi yakin calon yang didukungnya akan menang, sebaiknya kepala negara tidak menjadikan bansos sebagai alat politik.

“Jika Anda yakin calon yang Anda dukung akan menang, sebaiknya jangan gunakan penyaluran kesejahteraan sosial. “Yah, saya kira kandidatnya tidak akan menang,” katanya.

Jokowi menentang politisasi bantuan sosial

Presiden Jokowi menentang politik kesejahteraan sosial yang dapat menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Kata Jokowi, anggaran pemberian bansos ke daerah juga sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan sekedar keputusan eksekutif. Wali Kota memastikan BLT Pengurangan Resiko Pangan periode Januari hingga Maret direncanakan mulai September 2023.

“Oh, sudah berapa lama?” “Mulai September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan memikirkan keputusan kita sendiri, kemungkinan besar itu mesin negara (melalui DPR).

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | TIKA AYU | MICHELLE GABRIELA MOMOLE | DANIEL A.FAJRI | BERITA TEMPO | LAPORAN Tempo

Pilihan Redaksi: 5 Poin Soal Imbalan Jamsostek dan Anies Dibahas Saat Wawancara Capres

Dua film dokumenter diluncurkan menjelang pemilu pada 14 Februari 2024 yaitu Dirty Vote dan Yang (Maa) Lost. Baca selengkapnya

Kementerian Pertahanan menyatakan belum menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Teknologi Militér Indonesia (TMI). Baca selengkapnya Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo

Connie Bakrie memaparkan skenario 2 tahun masa jabatan Prabowo dan peringatan Sultan kepada Jokowi, Baca selengkapnya.

Mahasiswa Departemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Yogyakarta menghimbau masyarakat Indonesia atas nama Pratikno dan Ari Dwipayana. Baca selengkapnya

Ranny Fahd Arafiq merupakan calon anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Bekasi dan Depok. Baca selengkapnya

Menteri Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ketiga pakar hukum tata negara dalam film Dirty Vote ini merupakan sosok yang berintegritas tinggi. Baca selengkapnya

Bagaimana dugaan permainan hukum KPU lintas Grup Gelora dibahas dalam film Pemilu Kotor? Baca selengkapnya

Ketua KPPS Hamdy Basjar mengirimkan surat undangan pemungutan suara Jokowi ke Istana Merdeka. Baca selengkapnya

Sultan HB Baca selengkapnya

Dalam film Vote Dirty, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan penjelasan mengenai politik tong babi yang dilakukan Jokowi. Apa itu? Baca selengkapnya

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%